Medan, SDMTimes.com – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Sumatera Utara Mengecam tindakan Represif aparat kepolisian saat aksi unjuk rasa yang di lakukan oleh Cipayung Plus Sumatera Utara Mendesak Erick Tohir Mundur dari Menteri BUMN pada Kamis 13 April 2023.
Ketua Umum DPD IMM Sumut, Arif Bone menyampaikan, kekecewaannya atas tindakan refresif yang dilakukan aparat Kepolisian saat unjuk rasa Cipayung Plus Sumatera Utara.
Rentan aksi yang dilakukan hari ini atau kerusuhan yang terjadi tidak bisa dilepaskan dari tindakan Refresifitas aparat Kepolisian.
“Sangat disayangkan aparat kepolisian memukul mundur massa aksi para mahasiswa saat menyampaikan aspirasi. Dan saya menyimpulkan represifitas, ini bukan karena kami yang tidak bisa diamankan, tapi memang sudah direncanakan agar kami harus dipukul oleh kepolisian Kota Medan karena kami tau sebelum mereka menyerang mahasiswa ada kabag ops yang terakhir memimpin barisan polisi dan memberi perintah dengan menggunakan sebuah Toa berwarna merah” Ujar Arif Bone ketika dihubungi media.
Setidaknya sudah ada belasan korban yang sedang mengalami perawatan intensif dan sudah visum, ada yang mengalami luka memar dan berdarah di sekitar leher dan kepala, diantaranya adalah Ketua Umum DPD IMM Sumut dan Ketua DPD GMNI Sumut. Tutupnya.
Irfan Novri, Bidang Hikmah dan Politik Kebijakan Publik DPD IMM Sumatera Utara Mengatakan tindakan dari aparatur negara seolah olah dijadikan alat untuk pemukul masyarakat dan mahasiswa.
Sulhan Batubara, Bidang Hukum dan HAM DPD IMM Sumatera Utara ketika dimintai keterangan, Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak untuk menyatakan pendapat, sebagai bagian dari hak asasi manusia, diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
Polri hari ini khususnya di Sumatera Utara jauh dari kata melayani dan mangayomi, yang seharusnya mampu meredam massa aksi tapi kenyataannya berbanding terbalik.
“Kepolisian di seluruh Sumatera Utara Harus Evaluasi besar besaran atas kejadian yang terjadi, serta harus di usut tuntas siapa yang bertanggung jawab karena ketika dipukul mahasiswa tidak ada satupun mahasiswa yang membalas bahkan sudah minta ampun tapi tetap dipukul”. Tambahnya.
Dipenghujung wawancara, Arifuddin Bone juga menyampaikan bahwa dengan terang dia menuduh Polrestabes Kota Medan tidak layak dipimpin oleh Valentino Tatareda, S.I.K dan Wakapolrestabes, AKBP Dr Yudi H Setiawan S.I.K., M.Si dan dan juga Kabag Ops Kota Medan, AKBP Arman Muis, SH., S.I.K., MM. Yang semuanya harus dicopot dari jabatannya karena gagal dalam menjalankan tugas dalam pengamanan Aksi serta membiarkan di depan mata mereka bahwa mahasiswa yang termasuk Ketua Umum GMNI Sumut dipijak dan dipukul didepan mata mereka padahal kala itu sedang mencoba menenangkan massa aksi”. Tutup Arifuddin Bone, Ketua Umum DPD IMM Sumut. (Tim)
unjuk rasa yang membuat kemacetan menggangu aktivitas masyarakat yang sedang bekerja mencari nafkah
Yang iya nya mahasiswa yang coba mau mukul kami masyarakat dijalan karena mereka blokir jalan